Tak hanya soal distribusi, DPR juga mendorong revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman agar regulasi perfilman lebih relevan dengan perkembangan industri kreatif dan ekosistem perfilman nasional saat ini.|Foto : Istimewa
Tak hanya soal distribusi, DPR juga mendorong revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman agar regulasi perfilman lebih relevan dengan perkembangan industri kreatif dan ekosistem perfilman nasional saat ini.|Foto : Istimewa