JAKARTA, TERMINALNEWS.CO – Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) meminta seluruh insan kick boxing, khususnya pengurus provinsi (Pengprov), tetap tenang menyikapi berbagai informasi yang berkembang di ruang publik menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).
Imbauan ini disampaikan menyusul munculnya opini dan narasi di media massa maupun media sosial yang dinilai menimbulkan kegaduhan serta menyudutkan organisasi.
Ketua Umum Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI), Ngatino, menegaskan bahwa seluruh kebijakan organisasi selalu berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai dinamika yang terjadi merupakan hal wajar dalam organisasi, namun harus tetap mengacu pada mekanisme konstitusional.
“Perlu kami sampaikan bahwa narasi yang berkembang di ruang publik tidak seluruhnya berdasarkan fakta. Sebagian bahkan disampaikan tanpa konfirmasi kepada PP KBI,” ujar Ngatino dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Menurut dia, setiap keputusan strategis dan kebijakan struktural PP KBI diambil melalui mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi. Tidak ada kebijakan yang dibuat atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Semua ada landasannya. Seluruh keputusan strategis diambil melalui mekanisme yang jelas. Kami memahami dalam organisasi selalu ada dinamika. Namun ketika dinamika itu dibawa ke ruang publik tanpa verifikasi dan tidak merujuk pada AD/ART, yang dirugikan bukan hanya pengurus, tetapi juga atlet, pelatih, wasit, dan seluruh ekosistem kick boxing Indonesia,” tegasnya.
