Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna, menilai kondisi tersebut membutuhkan strategi terpadu yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.
“Dibutuhkan kombinasi reformasi kebijakan, inovasi teknologi, kampanye kesadaran publik, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Dolly, reformasi kebijakan menjadi fondasi utama melalui regulasi yang tegas, insentif bagi praktik ramah lingkungan, serta sistem pengawasan yang konsisten. Di sisi lain, inovasi teknologi seperti pengolahan berbasis daur ulang, pemanfaatan limbah menjadi energi, dan digitalisasi sistem pengumpulan sampah dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menekan dampak pencemaran.
Edukasi publik juga memegang peranan penting untuk membentuk kebiasaan memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Partisipasi masyarakat, baik di tingkat rumah tangga, komunitas, maupun sektor industri, menjadi kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.
“Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab, mereka tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang memperkuat ketahanan sosial,” kata Dolly.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah berkelanjutan bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan langkah strategis menuju masa depan rendah karbon yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Momentum HPSN 2026 diharapkan menjadi titik tolak penguatan kolaborasi dalam membangun ekonomi sirkular demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.|Foto : Istimewa
