Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyebut tunjangan itu “wajar” karena biaya hidup di Jakarta tinggi.
Pengamat: DPR Hilang Akal Sehat
Ekonom Wahyudi Askar menilai keputusan DPR “sudah melewati batas kewarasan”. Menurutnya, di banyak negara, tunjangan pejabat dikaitkan dengan kinerja dan transparansi. “Di Indonesia justru tunjangan diberikan tanpa ukuran kerja. Ini korupsi gaya baru,” ujarnya.
Gelombang Protes Tak Akan Reda
Protes menolak tunjangan Rp 50 juta diperkirakan akan semakin meluas ke berbagai kota. Banyak analis menilai isu ini bisa jadi titik balik krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR.| Foto CNBC
