“Koperasi harus hadir sebagai instrumen utama untuk memastikan potensi tersebut dikelola secara adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anggota dan masyarakat luas,” katanya.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) sendiri terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi nasional. Program reformasi total koperasi yang digulirkan pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi.
“Kita ingin koperasi tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Dukungan Dekopin dan Puskud adalah bukti nyata bahwa gerakan koperasi masih relevan dan strategis,” kata Menkop.
Melalui penguatan kelembagaan, koperasi diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program nasional, termasuk pengembangan ekonomi hijau dan inklusif.
Dekopin dan Puskud Kalteng menegaskan komitmen mereka untuk terus mendampingi koperasi desa, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi, akses pasar, dan penguatan kelembagaan.
“Dengan pengawasan yang kuat dan kelembagaan yang kokoh, kita bisa memastikan koperasi tetap menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Menkop.
