“Presiden Prabowo menegaskan negara harus hadir kembali mengatur sistem ekonomi,” katanya.
Data dari Kemenkop mencatat bahwa saat ini sebanyak 83.374 KDKMP telah memiliki badan hukum resmi dan saat ini sedang diakselerasi proses pembangunan fisiknya seperti gerai, gudang dan sarana prasarana pendukungnya sebanyak 35 ribu unit. Sementara itu sebanyak 4.200 unit KDKMP telah rampung 100 persen dan siap memasuki tahap operasional.
Dalam proses pembentukan badan hukum hingga pembangunan fisiknya, Menkop Ferry mendapati berbagai tantangan dan masalah mendasar di desa/ kelurahan yaitu ketiadaan listrik, internet, cold storage, hingga fasilitas nelayan.
“Fakta ini menunjukkan pentingnya membangun bangsa dari desa dan pinggiran sebagaimana tertuang di dalam Astra Cita nomor 6 yaitu membangun dari bawah dan dari desa,” ujarnya.
Menkop Ferry juga kembali menegaskan bahwa KDKMP memiliki tiga fungsi utama yaitu distribusi barang kebutuhan pokok, penyerap hasil produksi masyarakat (offtaker) serta penyalur program pemerintah seperti bantuan sosial dan pangan.
Guna mendukung percepatan operasionalisasi KDKMP tersebut, Kemenkop telah merekrut tenaga pendamping PMO (Project Management Officer) dan juga Business Assistant (BA) yang ditempatkan di Dinas Koperasi di daerah serta KDKMP. Bahkan pemerintah juga membuka kesempatan kerja sebanyak 30.000 orang yang akan ditempatkan di KDKMP.
Ia menjelaskan bahwa dibukanya kesempatan kerja di KDKMP dengan posisi sebagai manajer tersebut diperlukan karena di desa/kelurahan masih terkendala dengan SDM unggul untuk mendukung operasionalisasinya. Kehadiran mereka diharapkan upaya percepatan operasionalisasi KDKMP dengan tetap mengedepankan aspek bisnis yang berkelanjutan dapat diwujudkan.
