Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat setingkat Menteri/ Wakil Menteri yaitu Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Data – data terkait angka kemiskinan yang dimiliki dan dikembangkan oleh setiap K/L akan disinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS. Melalui penyatuan data tersebut, pemerintah berharap arah pembangunan ekonomi desa dapat dipercepat dan kebijakan yang diambil lebih efektif.
“Salah satu yang terpenting adalah perlunya basis data desa yang presisi atau akurat untuk membantu BPS dalam pengembangan DTSENnya agar bisa lebih sempurna sehingga kita harus melakukan konsolidasi data yang lebih baik,” ucap Wamenkop Ferry.
Dijelaskannya bahwa upaya penyatuan dan penyeragaman basis data kemiskinan tersebut akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang sejauh ini didominasi di desa.
Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Di Kemenkop sendiri, salah satu upaya yang akan dioptimalkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di desa untuk semua tingkatan yaitu melalui Kopdes/Kel Merah Putih. Wamenkop meyakini operasionalisasi Kopdes akan menjadi instrumen yang sangat strategis dalam upaya mencapai target penurunan angka kemiskinan.
