Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, dengan tegas menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi syariah telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral dan dukungan demokratis untuk menjadi pusat ekonomi syariah global,” ujar K.H. Ma’ruf Amin.
Senada dengan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem alternatif yang menawarkan solusi di tengah tantangan global.
“Ekonomi syariah menggabungkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Di tengah krisis global, inilah peluang untuk membangun tata kelola ekonomi yang lebih inklusif,” jelas Menteri Rachmat.
Posisi Indonesia yang semakin kokoh didukung oleh potensi pasar yang besar. Laporan SGIE memproyeksikan belanja konsumen Muslim global yang pada 2023 tercatat USD 2,43 triliun, akan tumbuh menjadi USD 3,36 triliun pada 2028. Dengan peluang besar ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumen, tetapi juga tujuan investasi utama. Indonesia tercatat sebagai negara tujuan investasi halal nomor satu di dunia, dengan total 40 kesepakatan senilai USD 1,60 miliar pada periode laporan.
Kepercayaan investor ini menjadi bukti valid dari keberhasilan pemerintah dalam membangun ekosistem yang kondusif. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus berperan penting dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor. Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan KNEKS untuk mempercepat koordinasi dan inovasi kebijakan yang lebih terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemain kunci yang menentukan arah ekonomi syariah global di masa depan.|Foto : Istimewa.
