Termasuk terkait permasalahan kemacetan, pengelolaan sampah, serta pengembangan pariwisata di Bali Utara dan Bali Barat.
“Kami juga memahami bahwa saat ini terdapat tantangan di Bali terkait perilaku sebagian wisatawan. Kami akan terus mendorong edukasi wisatawan melalui kolaborasi dengan KBRI dan kanal-kanal lainnya khususnya dalam menyosialisasikan Dos and Don’ts yang sesuai dengan nilai dan ketentuan lokal,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.
Selain itu yang tidak kalah penting adalah upaya memperkuat promosi Bali secara konsisten. Meski Bali sudah menjadi top of mind, namun tetap perlu upaya-upaya untuk terus menjaga dan memperkuat promosi Bali.
Untuk itu, sinergi dalam penguatan program harus menjadi perhatian bersama. Kementerian Pariwisata selalu terbuka untuk menyerap aspirasi lebih lanjut.
“Kami berkomitmen untuk mendukung arah pengembangan wisata Bali yang sudah dirancang Pak Gubernur Wayan Koster bahkan untuk 100 tahun ke depan. Pariwisata Bali harus tumbuh dengan terarah, adil bagi masyarakat, dan lestari bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani menambahkan, akomodasi yang tidak memiliki perizinan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian besar Kementerian Pariwisata. Bersama sejumlah kementerian/lembaga, Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan.
Kementerian Pariwisata juga mendukung upaya yang diambil Pemprov Bali dalam menangani maraknya akomodasi ilegal.
