“Peralatan-peralatan yang butuh pembaruan, yang umurnya sudah sangat tua. Kita tau kapal-kapal baru bermunculan. Kalau perawatannya tidak dibarengi dengan teknologi yang juga diperbarui, tentu pasti TIDaK bisa menangani kapal-kapal dengan teknologinya baru. Termasuk juga dari sisi kedalaman. Jadi ada beberapa jenis kapal yang sebenarnya yang tidak bisa ditangani atau bersandar disana, karena adanya pendangkalan atau sendimentasi. Ini juga menjadi persoalan yang dialami oleh industry galangan kapal,”ungkap Politisi dari Fraksi PKB ini.
Persoalan lain yang cukup krusial Adalah terkait kebijakan PPN yang dinilai tidak adil dan membebani industry galangan kapal. Berbeda dengan sektor pelayaran yang mendapat kebijakan PPN yang lebih rendah. Belum lagi perbedaan fasilitas antara kawasan berikat dan non-berikat juga menjadi keluhan yang harus dicari jalan tengahnya.
“Komisi VII DPR RI tentu akan ikut membantu mencarikan solusi dari permasalah yang ada, termasuk akan mendorong pembahasan lintas kementerian, karena masalah PPN itu termasuk kebijakan fiscal dari Kementerian Keuangan. Kami juga berencana mengundang pemerintah daerah (Pemda) ke Jakarta, guna menyatukan komitmen terkait pengembangan ekosistem industri galangan kapal di daerah masing-masing. Kami optimistis dengan koordinasi yang kuat antara pusat, daerah, dan pelaku industri, penguatan galangan kapal di Indonesia Timur dapat berjalan lebih cepat,”tegasnya.(Ayu)
