Kampus merupakan dunia akademik yang harus mensupport kajian-kajian dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Harapan kedepan agar STIAMI itu bisa mensupport pemerintah baik pusat dan daerah dalam kajian terkait dengan perencanaan penganggaran, penyusunan kebijakan dan pelayanan publik. Yang dibutuhkan juga adalah advokasinya terutama persoalan-persoalan yang luput dari perhatian pemerintah dan inilah pentingnya kampus untuk bisa menyuarakan masalah ke pemerintah. Selain itu STIAMI bisa melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan sebagai dasar melakukan advokasi,” ujarnya.
Hasil advokasi bisa dilakukan ke media massa dengan menulis opini atau pernyataan dan terakhir adalah roadshow ke kantor kementrian atau lembaga-lembaga untuk menyampaikan hasil kajian tersebut.
“Kolaborasi KPPOD dengan kampus bisa dilakukan karena KPPOD juga mengalami keterbatasan jaringan dan STIAMI sendiri bisa berkolaborasi dengan kita. Kita bisa melakukan advokasi bersama dan kajian bersama juga,” tegasnya.
Dari salah satu dosen pasca sarjana Institut STIAMI, Dr. Eric Hermawan, S.Si., MM memberikan penjelasan secara ideal mengenai komunikasi digital dan kerjasama yang harus dicapai.
“Jadi idealnya pemerintah harus komunikasikan tentang tujuan dari komukasi digital, yang kedua pemerintah harus berperan aktif untuk mendukung, membantu digital sistem itu milik UMKM dan pemerintah, dengan tidak mudah menjual ke pihak asing. Yang terakhir pemerintah itu harus memperhatikan produk anak bangsa agar tidak dilepas ke pihak asing,” ujar Eric Hermawan.
