Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu strategis yang dihadapi pengembang, antara lain kemudahan perizinan, akses pembiayaan, serta pengembangan kawasan hunian terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur dan transportasi.
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan BP Tapera guna menghadirkan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan.
Para pengembang menyambut positif komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam mendukung target pembangunan perumahan nasional.
Melalui pertemuan ini, Kementerian PKP berharap tercipta kesepahaman antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mempercepat penyediaan hunian layak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor properti.[*]
