Melanjutkan penjelaskan Wamenkop, Wamen P2MI Christina Aryani mengatakan, selama ini pekerja migran Indonesia mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan ke perbankan. Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) ternyata belum mampu menjawab kebutuhan permodalan dari pekerja migran sebelum bekerja ke luar negeri.
“Tercatat dari tahun 2007 sampai dengan 2024, terdapat 5 juta pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri. Mereka kebanyakan berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung,” jelas Christina.
Para pekerja migran Indonesia tersebut, tambah Christina, mendapatkan kesulitan saat mengakses modal ke perbankan, terutama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara untuk mereka membutuhkan tidak sedikit dana untuk keberangkatan dan penempatan, di antaranya untuk pemenuhan dokumen, pelatihan dan lain sebagainya.
“Oleh sebab itu, melalui pertemuan ini diharapkan mendapatkan pencerahan dan solusi terkait alternatif pembiayaan dari LPDB-KUMKM untuk para pekerja migran, mulai dari pra-persiapan, keberangkatan, hingga paska bekerja dari luar negeri,” ujar Christina.
*Siap Jalankan Pilot Project*
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengapresiasi pertemuan baik ini, dan berharap LPDB-KUMKM dapat hadir menjawab kebutuhan modal dari para pekerja migran Indonesia.
“Terkait kebutuhan permodalan tersebut, LPDB-KUMKM mengharapkan ada koperasi-koperasi yang eksisting di Kementerian P2MI, sehingga dapat diinkubasi oleh LPDB-KUMKM agar lolos mandatory persyaratan, dan mendapatkan akses dana bergulir,” jelas Supomo.
