Sementara itu, dalam amanatnya, Rano Karno menegaskan bahwa Hardiknas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan inklusif dan berkualitas.
Menurut dia, pendidikan merupakan jalan panjang untuk memerdekakan manusia, sebagaimana nilai yang diwariskan Ki Hajar Dewantara. Karena itu, Pemprov DKI berkomitmen memastikan tidak ada anak tertinggal karena keterbatasan biaya maupun akses.
“Pendidikan harus menjadi jembatan, bukan tembok. Pendidikan harus menjadi pintu, bukan pagar,” tegasnya.
Dalam rangkaian program Hardiknas 2026, Pemprov DKI menghadirkan kebijakan pemutihan ijazah bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta. Pada tahap pertama, sebanyak 2.026 ijazah akan diserahkan kepada peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dengan total anggaran hampir Rp4 miliar.
Selain itu, Pemprov DKI juga melepas 561 alumni SMK untuk bekerja di Jepang, Malaysia, dan Jerman sebagai bagian dari penguatan pendidikan vokasi melalui program “SMK Naik Kelas, Alumni Mendunia”.
Program sekolah swasta gratis juga mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 dengan menyasar 103 sekolah swasta dari berbagai jenjang di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan akibat keterbatasan akses pendidikan.
Pada kesempatan yang sama, melalui gerakan Disdik Peduli bersama PGRI DKI Jakarta, Pemprov DKI menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp2,2 miliar bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut mencakup 120 unit laptop, pembangunan 21 titik sumber air bersih, serta 5.058 paket perlengkapan sekolah.
