Harry juga menekankan bahwa indikator penilaian dalam SAQ (Self Assessment Questionnaire) E-Monev untuk lembaga filantropi nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik lembaga tersebut.
Kata Harry, tidak semua instrumen penilaian E-Monev yang selama ini berlaku untuk badan publik pemerintahan akan diterapkan pada lembaga filantropi.
“Tentu tidak bisa apple to apple dengan dinas atau badan lain. Kami akan melibatkan para pakar untuk menyusun indikator yang sesuai dengan realitas lembaga filantropi. Misalnya, data pribadi pengurus atau LHKPN tidak akan diminta, tapi penggunaan dana sumbangan tetap wajib dijelaskan kepada publik,” tutur Harry.
KI DKI Jakarta menegaskan bahwa keterlibatan lembaga filantropi dalam E-Monev bukanlah bentuk audit, melainkan dorongan agar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diterapkan secara merata, termasuk pada sektor non-pemerintah.
“Kami bukan BPK, tidak mengaudit. Jadi tidak perlu takut, Kami justru ingin mendorong lembaga filantropi karena justru ini kesempatan untuk membangun kepercayaan publik melalui status sebagai badan publik yang informatif,” imbuh Harry.
Harry berharap, melalui kegiatan E-Monev, lembaga filantropi dapat memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat. “Dengan begitu, masyarakat akan lebih percaya untuk menyalurkan donasinya kepada lembaga filantropi yang telah mengikuti E-Monev,” pungkas Harry,
Diketahui, pelaksanaan Kick Off E-Monev tahun 2025 menargetkan sebanyak lebih dari 700 peserta badan publik, penambahan tersebut terdapat pada kategori badan publik kesehatan, sekolah dan lembaga filantropi.
