“BPS dan Bappenas salah satu yang kita kedepankan. Karena data sangat penting untuk _decision making_. Akurasi data sangat penting,” ujar Irene.
Tidak hanya dengan BPS dan Bappenas, penguatan data dari asosiasi seperti AINAKI juga sangat penting. Apalagi selama ini AINAKI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyajikan data khususnya di industri animasi.
AINAKI merupakan sebuah organisasi berbadan hukum yang mewakili para pelaku industri animasi dan kreatif di Indonesia dalam mengembangkan, meningkatkan mutu, dan memasarkan konten lokal sehingga menguasai pasar lokal hingga menembus pasar global.
AINAKI memiliki berbagai program dengan fokus di antaranya menjadikan Indonesia sebagai pasar dan produsen konten/IP multimedia terbesar di Asia Tenggara, membangun dan meningkatkan jumlah dan kualitas konten/IP lokal yang ditujukan bagi pasar lokal maupun internasional. Juga meningkatkan jumlah dan kemampuan SDM ahli dan spesialis di bidang kreatif dan multimedia yang mampu menciptakan dan memproduksi produk IP berkualitas tinggi.
“Setiap langkah yang akan kita lakukan akan berdampak pada pelaku industri, jadi kita _mapping_ satu-persatu dan kita juga melakukan hal yang sama dengan asosiasi yang lain,” ujar Wamen Irene.
Ketua AINAKI periode 2024-2029, Daryl Wilson, menyampaikan apresiasi atas kehadiran WamenEkraf Irene Umar dan menyatakan siap untuk berkolaborasi dan berkontribusi bersama KemenEkraf/Bekraf dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia khususnya di subsektor animasi.
