Bagi H. Yovie Megananda Santosa, integritas merupakan parameter utama kualitas moral seorang penegak hukum, pemimpin, dan warga negara; tanpa nilai ini, jabatan, kekuasaan, atau kepandaian hukum tidak memiliki nilai etis dan sosial.

Implikasi Strategis Bagi Tata Kelola Hukum dan Pembangunan Bangsa

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum DPN Peradi, H. Yovie Megananda Santosa menempatkan kerangka pemikiran ini sebagai landasan normatif bagi seluruh organisasi dan profesi hukum di Indonesia.

Menurut analisis Yovie, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum yang kadang terjadi, berakar dari kesenjangan antara norma dan realitas: banyak pernyataan mengenai kebenaran dan hukum, namun minim upaya perjuangan, lemah dalam pembuktian, dan sangat kurang dalam pemeliharaan prinsip melalui integritas. Akibatnya, wibawa hukum menurun, dan rasa keadilan belum terasa merata.

“Dalam konteks pembangunan hukum nasional, apabila para pemimpin, pembuat kebijakan, dan penegak hukum hanya mampu menyatakan kebenaran dan berbicara soal hukum pada tataran retorika, namun tidak berjuang mewujudkannya, tidak membuktikannya lewat kinerja yang bersih, serta tidak mempertahankannya dengan integritas, maka cita-cita negara hukum tidak akan pernah tercapai. Hukum tidak akan memiliki wibawa, dan keadilan hanya akan menjadi harapan kosong. Peradi berkomitmen penuh menanamkan nilai-nilai ini kepada seluruh anggotanya, dengan tujuan mencetak para praktisi hukum yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan yuridis dan teknis hukum, tetapi juga kokoh dalam karakter moral dan integritas. Kami bertekad melahirkan profesi hukum yang berani berjuang menegakkan kebenaran, mampu membuktikan kebenaran tersebut dalam setiap proses hukum maupun sosial, dan memegang teguh prinsip itu selamanya dengan integritas yang tidak dapat diperjualbelikan. Hanya melalui penerapan prinsip ini secara utuh, hukum akan tegak lurus, dan keadilan akan benar-benar menjadi hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi,” paparnya lagi.