DENPASAR, TERMINALNEWS.CO – Anggota Komisi XIII DPR RI Hamid Noor Yasin menyoroti terjadinya kasus perampokan bersenjata yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali.
Menurutnya, kasus ini dapat jadi momentum pentingnya pengawasan secara terkendali terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.
Kejadian ini pun, tambahnya, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan keimigrasian yang harus segera diperbaiki guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih waspada terhadap potensi ancaman dari kelompok kriminal asing di Indonesia dan dapat memengaruhi kegiatan pariwisata di tanah air, khususnya di Bali.
“Kami mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA yang masuk dan tinggal di Indonesia. Penggunaan teknologi, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta kebijakan yang lebih terkendali terhadap izin tinggal harus diperkuat agar keamanan nasional tetap terjaga, dan kegiatan pariwisata tidak tercoreng,” ujar Hamid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Lebih lanjut, Hamid juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi WNA yang terbukti melakukan tindak pidana di Indonesia. Selain hukuman pidana, mereka harus dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin tinggal guna memberikan efek jera.
“Kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan keimigrasian, termasuk pemberian visa dan izin tinggal bagi WNA yang terlibat tindak pidana. Jangan sampai kelonggaran dalam aturan justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan internasional,” tambahnya.
