Menkop Ferry menekankan bahwa agar proyeksi tersebut dapat diwujudkan, diperlukan kebijakan afirmatif yang konkret. “Sudah ada beberapa usulan kebijakan yang dirumuskan,” kata Menkop.
Meliputi, penurunan bunga lebih kecil dari 6% (subsidi bunga) untuk pinjaman Kopdes Merah Putih, hingga keberpihakkan pajak untuk koperasi (bisa untuk tahun 2026), misalnya penurunan PPh badan.
“Secara khusus, kebijakan pajak diarahkan pada subsidi bunga tambahan dan insentif pajak berupa pengurangan atau pemotongan tarif pajak koperasi,” ucap Menkop.
Menurut Menkop, hal ini akan menurunkan biaya modal (cost of capital), sekaligus mengurangi risiko stagnasi usaha akibat terbatasnya margin. “Dengan demikian, koperasi memiliki ruang gerak lebih luas untuk memperbesar volume usaha dan penyerapan tenaga kerja,” tegas Menkop.
Sementara itu, afirmasi bunga pinjaman difokuskan pada penurunan suku bunga (di bawah 6%) bagi koperasi baru, perluasan skema kredit sektor riil, serta integrasi dengan program KUR dan dana bergulir.
“Kebijakan ini akan mempermudah koperasi untuk segera beroperasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas serapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung,” ucap Menkop Ferry.
Menkop berharap, implementasi kebijakan ini harus disertai mitigasi risiko melalui sinergi Kementerian/Lembaga terkait, dengan mekanisme pengawasan, credit scoring, audit berkala, dan penjaminan kredit yang akuntabel.
Dengan begitu, Menkop optimis keberadaan Kopdes Merah Putih memiliki peran strategis sebagai motor penggerak penyerapan tenaga kerja nasional. Bahkan, kata Menkop, dengan kebijakan afirmatif, akses pembiayaan yang berpihak, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga, Kopdes Merah Putih mampu menurunkan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
