JAKARTA, TERMINALNEWS.CO — Pemerintah Indonesia didesak melakukan perubahan fundamental dalam kebijakan pembangunan agar manfaat pendanaan iklim global benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat dan kelompok rentan.
Desakan ini mencuat menyusul pernyataan para pemimpin dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin COP30 yang berlangsung di Belém, Brasil, pada 6–7 November 2025.
Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menegaskan, reformasi mendasar harus dimulai dengan menghentikan praktik pelolosan industri ekstraktif serta pengelolaan hutan yang masih membuka ruang bagi deforestasi terencana.
Menurutnya, langkah itu menjadi syarat utama agar Indonesia dapat menjadi penerima manfaat utama dari pendanaan iklim yang berkeadilan.
“Perubahan fundamental ini bukan hanya soal kebijakan energi, tapi juga tentang cara kita menjaga hutan dan masyarakat yang bergantung padanya,” kata Leonard dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).
Ia mengingatkan kembali pesan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres dalam forum COP30 yang menyatakan, “Ini bukan sekadar tentang suhu, ini tentang kelangsungan hidup manusia, hutan, dan masa depan.”
Guterres dalam pidatonya mengakui kegagalan global dalam menahan kenaikan suhu di bawah 1,5°Celsius.
Ia menyerukan perubahan paradigma besar dalam membatasi dan menurunkan lonjakan suhu Bumi yang semakin mengancam.
Guterres juga menekankan pentingnya komitmen pendanaan iklim senilai US$1,3 triliun per tahun bagi negara-negara berkembang pada 2035, sebagaimana disepakati dalam COP29 di Baku, Azerbaijan.
