“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambahnya.
Selain itu, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra beberapa waktu lalu. Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan. Untuk donasi yang terkumpul dari Gerakan Koperasi tersebut mencapai Rp1,86 miliar. “Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” kata Menkop Ferry.
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan membantu pendirian posko-posko sebagai pusat distribusi bantuan kepada para korban bencana. Posko ini akan didirikan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah dan Agam. Posko tersebut juga akan berperan sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dari koperasi-koperasi eksisting.
“Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Menkop Ferry.
Sebagai upaya memaksimalkan rekonsiliasi berjalan efektif, Menkop Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana. Ia menyoroti pentingnya basis data presisi agar seluruh dukungan dan upaya pemulihan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
