Pramono menilai konsep tersebut berpotensi menjadi model penanganan sampah berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di wilayah lain di Jakarta.
“Kalau ini berjalan baik, ini bisa menjadi role model penanganan sampah di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak dilakukan setengah hati, tetapi sungguh-sungguh sesuai arahan Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan sampah Jakarta harus dimulai dari hulu, yakni rumah tangga. Pengolahan sampah organik sejak dari sumber dinilai penting untuk mengurangi beban pengangkutan dan tekanan terhadap fasilitas pengolahan sampah di hilir.
Selain itu, Pramono juga mengapresiasi kolaborasi warga dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik dan bahan berbahaya serta beracun (B3). Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi kunci terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Saya menyambut baik kerja sama antara warga dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik maupun sampah B3. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” katanya.
Di tingkat kota, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui berbagai fasilitas berskala besar. Pramono menyebut produksi sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Karena itu, pengelolaan sampah dari sumber harus berjalan beriringan dengan optimalisasi fasilitas pengolahan seperti TPST Bantargebang, fasilitas pengolahan di Marunda dan Sunter, serta fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang.
