Dalam penjelasannya, Yudi menyebutkan dari total 148 hektare lahan yang disita Satgas PKH, sekitar 14 hektare merupakan kawasan hutan terbakar tanpa keterlibatan aktivitas perusahaan.
Sementara 87 hektare lainnya berada di jalur tambang lain, termasuk milik PT Position, yang telah memperoleh penetapan PAK resmi.
“Kalau sudah ada penetapan PAK, maka lahan tersebut diakui sebagai milik perusahaan pemegang izin. Jalan yang ada di lahan itu bukan milik PT WBN, sehingga tidak seharusnya dikaitkan dengan aktivitas kami,” tegas Yudi.
Ia menambahkan, hanya sekitar 30–35 hektare yang bersinggungan langsung dengan kegiatan PT WBN.
Itu pun sebagian besar disebabkan faktor teknis, seperti longsoran di sepanjang jalan tambang. Menurut Yudi, jalan perusahaan terpaksa sedikit keluar dari jalur kawasan yang ditetapkan demi alasan keselamatan operasional, namun dampaknya relatif kecil.
PT WBN, lanjut Yudi, menghormati langkah Satgas PKH dan siap mematuhi aturan yang berlaku, termasuk membayar denda bila terbukti ada pelanggaran.
Pihaknya juga telah menyerahkan dokumen pendukung kepada Menteri Kehutanan dan Ketua Komisi IV DPR RI sebagai bahan evaluasi.
Sejauh ini, PT WBN telah mengantongi lima Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk operasi produksi.
Dari jumlah itu, empat izin tengah menjalani proses rehabilitasi, satu izin telah selesai, satu lainnya dalam tahap evaluasi, serta tiga izin lain masih dalam proses penyelesaian administrasi.
“Kami berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menuntaskan kewajiban sesuai aturan yang berlaku,” ujar Yudi.
