JAKARTA,TERMINALNEWS.CO — Wacana mengenai kemungkinan jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diisi oleh kalangan sipil memunculkan perdebatan di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Indonesia Police Watch (IPW) menilai usulan yang disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang sedang berkembang.
Menurut IPW, munculnya gagasan tersebut di saat revisi regulasi kepolisian tengah menjadi perhatian publik menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan kepentingan yang melatarbelakanginya. Organisasi pengawas kepolisian itu menilai pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang kuat dan berpotensi menjadi bagian dari proses tawar-menawar politik dalam pembahasan RUU Polri.
IPW berpandangan bahwa wacana tersebut dapat dibaca sebagai upaya memengaruhi posisi institusi Polri dalam pembentukan kebijakan. Dalam perspektif itu, usulan mengenai Kapolri dari kalangan sipil dinilai bukan sekadar gagasan akademik atau reformasi kelembagaan, melainkan juga memiliki implikasi politik yang luas.
Dari sisi hukum, IPW mengingatkan bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (6) mengatur bahwa Kapolri berasal dari perwira tinggi Polri yang masih aktif dan memenuhi persyaratan kepangkatan serta rekam jejak karier di lingkungan kepolisian.
Ketentuan tersebut selama ini menjadi dasar dalam proses regenerasi kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara. Dalam praktiknya, calon Kapolri umumnya berasal dari jajaran perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal yang pernah menduduki posisi strategis, baik di tingkat kewilayahan maupun di Markas Besar Polri.
